Selasa, 28 April 2009

KOMIK: ANTARA MANFAAT & MADHARAT

KOMIK: ANTARA MANFAAT DAN MADARAT
Oleh Kholid A.Harras
Hingga saat ini di mata sebagian besar orang tua, para pendidik, serta kaum moralis kita, jenis bacaan berbentuk komik tampaknya masih dianggap sebangun dengan buku-buku roman picisan; sebuah bacaan yang dinilai lebih banyak mendatangkan madarat tinimbang manfaat. Oleh karenanya, tidak heran jika kebanyakan mereka bukan hanya akan menunjukan sikap yang kurang bersahabat terhadap jenis bacaan ini. Mereka akan berupaya sekuat daya menjauhkannya dari jangkauan anak-anaknya atau peserta didiknya.
Di lingkungan keluarga misalnya, banyak orang tua yang akan menghardik anak-anaknya yang ketahuan membaca, apalagi sampai menjadi kolektor bacaan komik. Sedangkan di lingkungan sekolah banyak para guru tak segan-segan akan melakukan perampasan terhadap siswanya yang kedapatan membawa jenis bacaan ini ke sekolah.
Mengenai bagaimana perlakuan protektif sekolah terhadap bacaan komik, ada cerita yang cukup tragik seperti ini. Seorang rekan penulis yang bertugas di salah satu SLTP di Bandung mengatakan bahwa salah satu cara untuk menseterilkan lingkungan sekolah tempat dia bertugas dari jenis bacaan cerita bergambar ini, Kepala Sekolahnya kerap menugasi para guru untuk melakukan razia tas sekolah para siswa. Mereka yang ketahuan membawa buku komik, selain bukunya disita juga orang tua siswa tersebut akan dipanggil pihak sekolah untuk diberikan peringatan.
Menurut Marcel Bonneff (1998), seorang peneliti komik Indonesia asal Perancis, sejak pertama kemunculannya komik memang telah menjadi sasaran kritik dan tundingan para orang tua serta ahli-ahli pendidikan. Salah satu alasannya, karena komik dianggap sebagai jenis bacaan yang tidak memberikan nilai-nilai pendidikan serta gagasan-gagasan yang ada di dalamnya dianggap dapat membahayakan perkembangan para pembacanya. Selain itu bacaan komik juga kerap dituduh mengganggu kegiatan belajar anak-anak.
Selain alasan-alasan di atas, karakteristik komik yang lebih banyak didominasi oleh unsur visual (gambar) tinimbang unsur teks naratif, --sehingga dinilai sebagai bacaan yang kurang memberi tantangan pada pengembangan daya imajinasi/fantasi kepada para pembacanya yang kebanyakan anak-anak-- juga dijadikan hujah oleh mereka yang bersikap protektif terhadapnya. Begitu pula tindakan yang digambarkan dalam sebagian komik yang menampilkan adegan-adegan agresif (keras dan brutal), bahkan tidak jarang mempertontonkan hal-hal yang porno atau tabu -- sehingga kerap menyertakan ragam bahasa yang naif dan kotor (seperti sumpah-serapah, makian, hujatan atau kata-kata keji lainnya) -- menurut mereka dianggap potensial merangsang anak untuk menirunya. Sebagai catatan, atas dasar asumsi semua jalan ceritanya dianggap “baik”, di masa lalu semua buku komik harus mendapatkan rekomendasi dari pihak Seksi Bina Budaya POLRI. Keterangan rekomendasi tersebut umumnya dicantumkan pada bagian sampul dalam atau pada salah satu gambarnya.
Fenomena persepsi negatif dan sikap memusuhi komik yang dilakukan oleh para orang tua dan para pendidik kita sebenarnya bukan hanya terjadi di negara kita saja. Menurut Marcel Bonneff, antara tahun 1950-an hingga 1960-an di Perancis sendiri –sebuah negara yang saat ini telah menjadi kiblat perkomikan dunia-- fenomena semacam itu pernah menggenjala. Dan baru sekitar tahun 1970-an setelah sejumlah lembaga, seperti Societe d’ Etude et de Recherches des Litteratures dessinees (Masyarakat Pengkaji dan Peneliti Sastra Bergambar) melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan membela keberadaannya serta beberapa pihak universitas menyelenggarakan kuliah “Sejarah dan Estetika Komik”, keberadaan komik mendapat tempat yang layak, baik di lingkungan para akademisi maupun masyarakat Perancis pada umumnya..
Gambaran buruk terhadap pengaruh bacaan komik tentu saja tidak semuanya disepakati oleh para pakar. Cukup banyak di antaranya yang menilai komik bukan merupakan bacaan yang membahayakan sehingga harus dijauhkan dari anak-anak. Seperti dinyatakan oleh psikolog Heny Supolo Sitepu (Media Indonesia, 24 Januari 1998), komik tidak berbahaya dan tidak merusak minat baca anak-anak. Bahkan sebaliknya, menurutnya komik dapat memperkaya kecerdasan visual serta mengembangkan daya imajinasi mereka. Heny memberikan ilustrasi, ketika seorang anak tengah membaca komik dia tidak hanya melihat gambaran visualnya atau teksnya saja, tetapi juga dia memperhatikan detil gambarnya. Misalnya bagaimana karakter dan mimik dari para tokohnya, latar belakang gambar dan jalan ceritanya dan seterusnya.. Hal-hal tersebut, menurut Heny, dapat memperkaya pengetahuan dan mendorong anak-anak belajar mencocokan antara latar belakang dengan kejadian yang dipaparkan dalam cerita.
Pendapat senada Heny juga dikemukakan oleh Rahayu S.Hidayat, ketua Lembaga Kajian Komik Indonesia. (Media Indonesia, 24 Januari 1998). Menurut salah seorang staf pengajar pada Fakultas Sastra UI ini, walau bagaimanapun komik, karena keunggulan visualnya serta tokoh-tokohnya cenderung menghibur, merupakan dunia yang lekat dengan anak-anak. Sejauh diperlakukan dalam batas-batas yang wajar, komik sebenarnya cukup positif dalam menumbuhkan minat membaca pada anak-anak, khususnya pada anak-anak yang belum dapat membaca huruf atau usia pra sekolah.
Begitu pula pendapat Seto Mulyadi (Femina No.29/XXIII 27 Juli-2 Agustus 1995). Menurutnya, bagi anak-anak yang belum dapat membaca di mana pada umumnya imajinasi mereka masih sangat terbatas, bacaan komik akan dapat membantu memvisualisasikan imajinasi mereka itu. Kak Seto juga menambahkan bagi anak-anak usia belajar dan tengah dalam perkembangan mental dan intelegensia serta kreativitasnya, membaca komik, seperti halnya menonton televisi, jika dilakukan dengan kadar secukupnya dan dengan fungsi sekedar untuk hiburan atau syukur jika untuk memperoleh informasi, sesungguhnya tidak usah begitu dikhawatirkan. Meskipun demikian psikolog yang dikenal dekat dengan dunia anak ini buru-buru menambahkan bahwa sebaiknya begitu anak dianggap lancar membaca, orang tua sebaiknya mulai memperkenalkan mereka pada buku teks (termasuk buku cerita), kemudian perlahan-lahan mulai ‘menyapih’-nya dari buku-buku bergambar atau komik.
Mengenai bahasa yang digunakan dalam komik, Marcel Bonneff memberi catatan bahwa sesungguhnya bahasa komik sangat bervariasi dan kaya, karena memiliki sejumlah fungsi khas yang tidak terdapat dalam jenis bacaan non-komik. Pertama, fungsi bahasa unntuk memberikan komentar lakuan (action). Kedua, fungsi bahasa dalam dialog yang repliknya ditempatkan dalam balon (atau di samping), yang mengungkapkan sekaligus monolog batin. Ketiga fungsi bahasa untuk mengungkapkan perasaan (interjection), yang juga ditaruh dalam balon yang terkadang seperti gelembung meledak. Kemudian keempat fungsi bunyi-bunyian. Dengan demikian dengan membaca komik secara tidak disadari anak akan dikenalkan dengan aneka fungsi bahasa atau bentuk-bentuk kalimat (kalimat langsung-tidak langsung, kalimat berita, kalimat tanya dan sejenisnya).
Selain sebagai alat penyebaran bahasa Indonesia Bahasa Indonesia komik mempunyai peranan yang positif dalam mengembangkan kebiasaan membaca. Bahkan ujar Bonneff, bagi anak-anak yang putus sekolah, komik merupakan wahana utama untuk tetap berhubungan dengan bahasa tulis. Berdasarkan hal-hal yang disebutkan tersebut peneliti komik ini merekomendasikan bahwasanya buku- buku bacaan komik bukan hanya baik untuk dibaca oleh anak-anak pra sekolah tetapi juga dapat menjadi salah satu media pengajaran yang efektif yang dapat digunakan oleh para guru bahasa.
Dari uraian di atas tampaklah betapa hingga saat ini keberadaan bacaan komik, khususnya yang menyangkut dampak yang ditimbulkan pada pembacanya, masih menjadi sebuah perdebatan. Persoalannya sekarang sebagai orang tua atau pendidik ke kubu manakah kita seharusnya berpihak? Pilihannya tentu akan berpulang pada diri kita masing-masing. Meskipun demikian sebelum kita menentukan sikap ada baiknya jika kita mempertimbangkan realitas berikut.
Menurut informasi masyarakat Jepang yang terkenal sangat hobi membaca itu pada umumnya adalah penggemar berat bacaan komik. Saking gandrungnya masyarakat negeri Sakura ini terhadap jenis bacaan ini hingga hampir 50% industri perbukuan mereka dikuasai oleh buku-buku berjenis komik. Bahkan saat ini ada semacam kecenderungan baru dalam industri perbukuan di negeri ini, semua hal yang menyangkut kehidupan mereka, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik hingga petunjuk cara masak-memasak dibuat dalam bentuk buku komik.
Buku-buku serial komik semacam Doraemon, Sailor Moon, Dragon Ball, Candy-Candy, atau Krayon Sinchan yang saat ini sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa serta telah dibuatkan serial animasinya, di Jepang bukan hanya digemari oleh kalangan anak-anak tetapi juga oleh para orang dewasanya. Bahkan mengenai serial komik Krayon Sinchan yang saat ini ramai dipersoalkan oleh masyarakat kita karena dianggap adegan-adegannya dinilai banyak yang vulgar serta menjurus ke arah pornografi, walaupun tokoh utamanya anak-anak, namun sejatinya di Jepang sendiri komik tersebut merupakan komiknya kalangan orang dewasa. Jadi seperti serial kartun Burt Simpson, walaupun salah satu tokohnya anak-anak tetapi serial tersebut sesungguhnya bukan diperuntukkan untuk kalangan anak-anak, setidaknya yang kurang dari usia 12 tahun. Dengan demikian wajar saja jika di dalam serial Krayon Sinchan terdapat sejumlah adegan yang ramai diributkan itu, serta salah kita sendiri jika serial animasinya disuguhkan kepada anak-anak.
Kemudian, seperti dilaporkan dalam buku Jepang Dewasa Ini (1996), di negara tersebut terdapat sebuah majalah mingguan komik yang mempunyai sirkulasi sebanyak 4 juta eksemplar lebih setiap kali terbit. Dan yang cukup mencengangkan, mereka yang menginginkannya harus pesan terlebih dahulu kepada para agen atau toko buku. Kegandrungan anak-anak Jepang melahap jenis bacaan komik ternyata tidak membuat mereka menjadi rusak minat bacanya atau terganggu aktivitas belajarnya. Setidaknya hingga setakat ini penulis belum menemukan hasil-hasil penelitian yang menyatakan hal yang dikhawatirkan itu.
Sementara di Indonesia menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Rohaeni lewat skripsinya yang berjudul “Bacaan Anak-anak Bercorak Komik: Analisis Deskriptif atas Minat Baca Anak-anak pada Komik Elex Media Komputindo” (FSUI,1995), antara lain menyatakan sebanyak 91,5 % dari responden penelitiannya (100 anak-anak) dapat dikatagorikan sebagai kelompok komik-mania atau penggemar berat bacaan komik. Dan yang lebih penting lagi Dian Rohaeni juga tidak menemukan fakta bahwa anak-anak yang menggemari jenis bacaan komik tersebut hancur minat bacanya terhadap bacaan non-komik. Kegemaran mereka membaca komik umumnya beriringan dengan kegemaran membaca buku-buku non-komik, termasuk buku-buku pelajaran. Kemudian aktivitas belajar anak-anak penggemar bacaan komik tersebut juga sama sekali tidak terganggu, apalagi menjadi amburadul karenanya. ****

Jumat, 10 April 2009

MENYOAL KESANTUNAN BERBAHASA

MENYOAL KESANTUNAN BERBAHASA
POLITISI KITA
Kholid A.Harras

Kesantunan berbahasa para anggota DPR kembali menjadi sorotan publik. Seperti diberitakan sejumlah media massa, dalam rapat dengar antara Komisi VII DPR dan jajaran direksi baru Pertamina, 10 Februari 2009 lalu, salah seorang anggota Komisi VII DPR, Effendi MS Simbolon, melontarkan pernyataan yang dinilai sangat jumawa serta melanggar etika dalam sebuah komunikasi politik. Dalam rapat dengarpendapat tersebut politisi dari fraksi PDIP itu mengatakan bahwa Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, masih perlu belajar, belum saatnya menjabat posisi tersebut. Selain itu Effendi Simbolon juga menyetarakan direksi Pertamina tersebut dengan Satpam. Tentu saja Karen amat terpukul dengan pernyataan yang dianggap telah melecehkan dirinya itu. Matanya berkaca- kaca ketika meninggalkan ruang sidang.

Beberapa tahun tahun yang lalu (17/2 2005), kejadian yang mirip dialami oleh jajaran direksi Pertamina tersebut juga terjadi pada jajaran Kejaksaan Agung. Dalam rapat gabungan Komisi II dan III dengan jajaran Kejakgung berlangsung cukup “panas” dan tegang, serta akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Gara-garanya salah seorang anggota Komisi III, Anhar SE, melontarkan ungkapan yang dinilai menyinggung jajaran korp adhiyaksa tersebut, yakni “ustaz di kampung maling' terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan. Karuan saja pentamsilan Anhar,S.E tersebut telah membuat jajaran kajati yang ikut serta dalam rapat tersebut tersinggung berat. Dalam rapat dengar pendapat itu Kajati Aceh, Andi Amir Ahmad, diusir oleh Teras Narang yang mernjadi pimpinan sidang saat itu karena dinilai telah bereaksi berlebihan. Untuk meredakan ketegangan, akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkannya.
***
Dalam konteks negara demokrasi terjadinya perdebatan “panas” di dalam gedung DPR/MPR serta DPRD,sesungguhnya merupakan sesuatu yang sah dan wajar.Terlebih jika substansinya menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, maka perdebatan yang panas semacam itu merupakan sebuah keharusan. Namun dalam banyak kasus, sayangnya pemicu terjadinya berbagai perdebatan panas tersebut bukan karena persoalan substansi, tetapi lebih dikarenakan akibat mereka tidak tertib dalam menggunakan bahasa serta kurang piawai dalam beretorika.
Mungkin masih segar dalam ingatan kita saat Gus Dur menjadi presiden. Ketika itu banyak anggota DPR/MPR yang merasa tersinggung berat gara-gara Gus Dur dinilai banyak melontarkan ungkapan-ungkapan yang tidak sepantasnya keluar dari mulut seorang presiden. Misalnya, karena Gus Dur menilai anggota DPR terlalu banyak omong yang tidak perlu dan ribut terus, lantas menyatakan “anggota DPR kok seperti taman kanak-kanak”. Atau ungkapan khasnya “begitu saja kok repot” saat menanggapi berbagai persoalan krusial bangsa ini.
Tentu saja dalam konteks sebuah transaksi komunikasi formal yang memiliki derajat hubungan institusi kesetaraan (eksekutif-legislatif) ungkapan-ungkapan Gus Dur terhadap anggota DPR/MPR semacam itu telah melanggar rambu-rambu fatsoen berkomunikasi. Atau dalam kajian pragmatik bahasa, pernyataan semacam itu dianggap telah melanggar sejumlah maksim kerjasama dan maksim kesantunan. Begitu pula dalam melihat ketersinggungan jajaran direksi Pertamina terhadap pernyataan Effendi Simbolon tersebut sesungguhnya dapat dijelaskan dengan menggunakan pisau analisis pragmatik kerjasama dan kesantunan yang akan diuraikan di bawah ini.

Prinsip Kerjasama dan Kesantunan
Dalam melakukan transaksi komunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya, agar hal itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang dituju maka bahasa yang digunakan haruslah tertib. Secara sederhana penggunaan bahasa yang tertib ditandai serta direalisasikan lewat ketepatan penerapan dua hal. Pertama, ketepatan penerapan berbagai kaidah bahasa sebagai sistem simbol, yang mencakup bidang fonologi, gramatikal, leksikal, dan semantik Kedua, ketepatan penerapan berbagai kaidah penggunaan satuan lingual dalam praktik komunikasi, yang dalam kajian pragmatik, menyangkut prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Ibarat dua sisi dari sekeping mata uang dalam praktiknya antara kedua kaidah tersebut tidak bisa dipisahkan, sebaliknya saling baku peran.
Grice (1975) mengemukakan bahwa prinsip kerja sama dalam penggunaan bahasa yang tertib itu direalisasikan dengan memperhatikan empat maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Penjelasan masing-masing maksim tersebut sebagai berikut. Maksim kuantitas menghendaki agar dalam melakukan tindak tutur, setiap partisipan memberikan informasi yang cukup, yakni sebanyak yang diperlukan oleh mitra tuturnya. Maksim kualitas mengikat setiap partisipan untuk menyampaikan hal yang benar kepada mitra tuturnya. Maksim relevansi mengikat setiap partisipan memberikan kontribusi (informasi) yang relevan dengan hal atau topik yang sedang dibicarakan. Maksim cara mengikat setiap partisipan untuk mengungkapkan informasi secara benar, langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebihan.
Sedangkan penggunaan bahasa yang tertib dari segi kesantunan dapat ditandai dengan menggunakan teori “nosi muka” (face notion). Istilah “muka” ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog sosial, Goffman (1967). Dia mengatakan bahwa muka itu rawan terhadap ancaman muka. Kerena itu, setiap orang yang terlibat dalam sebuah transaksi komunikasi, wajib menjaga muka mitra tuturnya untuk menghindari akibat kehilangan muka
Gagasan Goffman ini kemudian mempengaruhi pemikiran yang dikembangkan oleh Brown dan Levinson (1978, 1987) yang menyatakan bahwa untuk melakukan transaksi komunikasi yang santun, setiap orang harus memperhatikan dua jenis keinginan dan dua jenis muka yang dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam transaksi dimaksud, yaitu keinginan positif dan keinginan negatif, sebagai realisasi dari kepemilikan muka positif dan muka negatif. Oleh karena itu, ada sejumlah strategi yang harus diperhatikan agar kedua muka dan keinginan tersebut tidak terganggu atau mengalami keterancaman muka. Adapun hal yang harus dijadikan pertimbangan, yakni jarak sosial antara penutur dan mitra tutur, besaran kekuasaan antara penutur dan mitra tutur, dan status relatif jenis tindak tutur yang dilakukan penutur dalam budaya komunikasi yang bersangkutan.
Menurut Leech (1982) prinsip kesantunan itu direalisasikan melalaui enam maksim, yakni maksim kearifan, maksim kedermawanan, maksim pujian, maksim kerendahan hati, maksim kesepakatan, dan maksim simpati. Adapun penjelasan maksim-maksim tersebut yakni sebagai berikut.Maksim kearifan mengikat partisipan untuk meminimalkan kerugian bagi orang lain dan memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Maksim kedermawanan mengikat partisipan untuk memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan kerugian bagi orang lain. Maksim pujian mengikat partisipan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain. Maksim kerendahan hati mengikat partisipan untuk memaksimalkan ketidakhormatan kepada diri sendiri dan meminimalkan rasa hormat kepada diri sendiri. Maksim kesepakatan mengikat setiap partisipan untuk memaksimalkan kesepakatan antarpartisipan dan meminimalkan ketidaksepakatan antarpartisipan. Maksim simpati mengikat partisipan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati terhadap mitra tuturnya.
Dalam melakukan setiap transaksi komunikasi, baik dalam posisi sebagai petur maupun mitra tutur hendaknya memperhatikan betul prinsip-prinsip maksim di atas. Sebab jika dilanggar maka dapat dipastikan akan menimbulkan terjadinya ketidakharmonisan komunikasi, bahkan kegagalan komunikasi dengan berbagai dampak buruknya.
Sebagai contoh analisis kasus misalnya. Ungkapan yang dikemukakan oleh Anhar terhadap Jaksa Agung Abdurahman Saleh yang berbunyi, ''Jangan sampai Saudara Jaksa Agung menjadi ustaz di kampung maling'', antara lain dapat dinilai telah melanggar prinsip kerjasama pada maksim cara, di mana menurut maksim ini mengharuskan setiap partisipan dalam transaksi komunikasi untuk mengungkapkan informasi secara benar, langsung, tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebihan.
Penggunaan istilah “ustaz” yang memiliki medan semantik dan citra positif yang dihadapkan secara berlawanan dengan istilah “kampung maling” yang memiliki medan semantik dan citra negatif oleh Anhar terhadap sosok Abdurahman Saleh, selain telah menjadikan substansi pesan informasi yang ingin disampaikannya menjadi kabur tetapi juga taksa alias menimbulkan berbagai penafsiran. Selain itu dalam konteks hubungan komunikasi institusi yang memiliki derajat kesetaraan kedua istilah tersebut dapat dirasakan sebagai hal yang berlebihan.
Sedangkan pada prinsip kesantunan ungkapan Anhar semacam itu dipandang telah melanggar maksim pujian, di mana menurut maksim ini mengikat partisipan untuk memaksimumkan rasa hormat kepada orang lain dan meminimumkan rasa tidak hormat kepada orang lain, serta maksim simpati yang mengikat partisipan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati terhadap mitra tuturnya. Dengan menggunakan istilah “ustaz’ dan “kampung maling” sebagai petutur Anhar dinilai telah mengakibatkan Abdurahman saleh dan teman-temannya sebagai mitranya tuturnya yang nota bene memiliki jarak sosial, besaran kekuasaan serta status yang seharusnya sama dalam budaya komunikasi tersebut (karena yang satu mewakili institusi DPR dan yang satu mewakili institusi pemerintah) merasa terancam kehilangan muka. Ingat bahwa rapat kerja tersebut diliput oleh ratusan wartawan dan disiarkan secara langsung oleh sebuah stasiun TV.

Kesantunan dalam masyarakat Indonesia
Lewat penelitian disertasinya Aminudin Aziz (2000), mencoba merumuskan prinsip kesantunan berbahasa dalam masyarakat Indonesia yang dia sebut dengan ‘The Principle of Mutual Consideration’ (PMC) atau Prinsip Saling Tenggang Rasa. Prinsip PMC ini dalam transaksi komunikasi menuntut penutur dan mitra tutur untuk menaati dan bertindak dalam kerangka norma kepatutan. Artinya, dalam transaksi komunikasi setiap orang harus menempatkan diri dalam posisinya masing-masing secara benar.
Prinsip PMC ini beroperasi melalui sejumlah nilai dan sub-prinsip. Pertama, prinsip “daya luka dan daya sanjung”. Artinya, sebuah ekspresi bahasa memiliki potensi bahwa ia akan mampu membuat seseorang merasa terlukai atau sebaliknya tersanjung dibahagiakan. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika kita menggunakan bahasa kepada orang lain, termasuk tentu saja dalam menggunakan tata istilahnya.
Kedua, prinsip “berbagi rasa”. Artinya, mitra tutur kita memiliki perasaan sebagaimana layaknya kita sendiri. Oleh karena itu ketika bertutur menggunakan ekspresi bahasa, pertimbangkanlah perasaan mitra tutur itu sebagaimana layaknya kita mempertimbangkan perasaan kita sendiri.
Ketiga, prinsip “kesan pertama”. Artinya, penilaian mitra tutur kita terhadap tingkat kesantunan berbahasa kita pada dasarnya ditentukan oleh kesan pertama yang dia dapatkan tentang prilaku berbahasa kita ketika dia berkomunikasi dengan kita untuk pertama kalinya. Oleh karena itu, tunjukkanlah bahwa kita punya niat baik untuk bekerjasama dan berkomuniksi dengannya.
Keempat, prinsip “keberlanjutan”. Artinya, keberlanjutan hubungan kita dengan mitra tutur pada masa yang akan datang, pada dasarnya ditentukan oleh cara kita bertransaksi melalui komunikasi pada saat ini. Oleh karena itu upayakan agar kita bisa membangun rasa saling percaya.
Jika Prinsip PMC digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah kasus ungkapan “ustaz di kampung maling’ di atas, maka sebagai petutur Anhar dianggap telah melanggar hampir semua prinsip tersebut terhadap mitra tuturnya, yakni Jaksa Agung Abdurahman Saleh beserta jajarannya. Oleh karena itu wajar jika pada akhirnya transaksi komunikasi yang kemudian berlangsung mengalami ketidakharmonisan. Bahkan memunculkan reaksi-reaksi balik yang cukup keras, sebagaimana diperlihatkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, Ahmad Lopa, dan Kajati Aceh, Andi Amir Ahmad.
Menurut Aminudin Aziz, atas dasar nilai-nilai dan sub-prinsip tersebut supaya transaksi komunikasi berjalan dalam koridor kesantunan berbahasa, baik petutur maupun mitra tutur disarankan agar memperhatinkan kedua prinsip berikut. Pertama, terhadap mitra tutur kita, pergunakanlah bahasa yang kita sendiri pasti akan senang mendengarnya apabila bahasa itu digunakan orang lain kepada kita; dan sebaliknya. Kedua, terhadap mitra tutur kita, janganlah menggunakan bahasa yang kita sendiri pasti tidak akan menyukainya apabila bahasa tersebut digunakan orang lain kepada kita.
***
Seperti kita ketahui bersama, fungsi bahasa bukan hanya sebatas alat penyampai pesan semata, tetapi bahasa juga merupakan alat berfikir, alat bernalar, alat berasa, dan bahkan alat berbudaya. Dengan demikian bahasa yang digunakan oleh seseorang sesungguhnya akan mencerminkan kemampuannya dalam befikir, bernalar, berasa, serta berbudaya. Artinya pula, bahasa yang digunakan seseorang sesungguhnya dapat dijadikan sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana tingkat kecendikiaan dan tingkat keberadaban dirinya.
alam tataran praktik komunikasi kecendikiaan dan keberadaban tersebut antara lain ditandai lewat penggunakan bahasa yang tertib. Sedangkan berbahasa yang tertib itu bukan hanya harus merujuk atau sesuai dengan kaidah-kaidah linguistik sebagai sistem simbol semata, tetapi juga harus merujuk dan sesuai dengan kaidah kaidah prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan sebagaimana telah diurai di atas. Nah oleh karena itu wahai para para elit politik negeri ini, karena Anda semua adalah orang-orang pilihan sekaligus memiliki tingkat kecendikiaan dan keberadaban yang mumpuni, maka dalam melakukan transaksi komunikasi gunakanlah bahasa yang tertib. Dan jika Anda belum (tidak?) mampu menggunakan bahasa yang semacam itu, bersikap diam itu jauh lebih baik. Demikian kata sebuah hadist nabi ***

(Penulis pensyarah di FPBS Universitas Pendidikan Indonesia)

Senin, 23 Maret 2009

Renungan

MELEPAS KEPERGIAN RAMADHAN

Berbeda dengan kebanyakan kita yang pada umumnya merasa gembira serta menampakkan wajah sumringah saat menghadapi hari-hari terakhir Ramadhan, syahdan apa yang diperlihatkan oleh para sahabat Rasulullah justru sebaliknya. Di saat-saat semacam itu justru mereka pada umumnya akan lebih banyak menunjukkan wajah yang sedih serta hati yang gundah-gulana. Mengapa? Berikut antara lain yang menjadi alasan-alasannya.

Pertama, mereka agaknya sungguh memahami dan menghayati benar serta benar-benar memahami dan menghayati atas sejumlah kekayaan kandungan hikmah bulan tersebut dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Seperti kita tahu Ramadhan bukan hanya merupakan bulan yang penuh dengan taburan hikmah, berkah, serta rahmat dan ampunan-Nya, tetapi ia juga merupakan hari-hari di mana Allah melipatgandakan nilai pahala bagi setiap kebajikan yang dilakukan serta menyediakan sebuah malam keberkahan (laitul qadr) yang nilainya lebih utama dibandingkan dengan seribu bulan. Nah, jika bulan yang sarat dengan keunggulan tersebut kini akan segera meninggalkannya ?padahal di tahun depan tidak ada jaminan sama sekali dari Allah apakah mereka masih diberi kesempatan untuk menikmatinya lagi-- wajarlah jika mereka menanggung kesedihan hati yang dalam. Oleh karena itu bagaikan orang yang masih dilanda rasa lapar dan di hadapannya tersedia semua makanan dan minuman yang lezat dan enak namun waktu yang
diberikan untuk menikmatinya tinggal beberapa menit lagi, di sisa-sisa penghujung Ramadhan dengan penuh kesungguhan mereka akan berusaha sekuat daya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas amaliyah ibadahnya. Seperti dalam hal tadarus Al-Quran, qiyamulail, serta bagi mereka yang mampu dalam mengeluarkan infak, sadaqah, serta menyantuni fakir-miskin. Selain itu, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw., pada sepuluh hari terakhir mereka akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan i?tikaf di masjid.

Kedua, penyebab kesedihan serta kegundahgulanaan mereka karena khawatir andai seluruh bentuk amaliyah Ramadhannya tidak ada nilainya dalam pandangan Allah. Kualitas shaum mereka khawatir sebagaimana disinyalir oleh Rasulullah hanyalah sekadar beroleh ?rasa haus dan lapar saja?. Begitu pula tadarus Al-Quran, qiyamulail, infak-sodaqohnya, mereka cemas --karena misalnya tercemari oleh unsur-unsur riya, takabur, dan sombong-- tidak ada nilainya sama sekali di mata Allah. Mereka sadar betul seandainya hal- hal yang sedemikian itu menghinggapi mereka, maka madrasah Ramadhan yang bertujuan untuk membentuk manusia taqwa sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Al-Baqarah 183 pastilah akan jauh dari jangkauan Atas dasar kedua alasan di atas, syahdan pada setiap malam penghabisan Ramadhan Ali bin Abi Thalib r.a. sambil menampakkan wajah yang cemas serta berlinangan air mata menyampaikan pertanyaan-pernyata an retoris seperti ini: ?Wahai dapatkah kiranya aku mengetahui siapakah
gerangan orang yang telah pasti diterima amalan puasanya, supaya aku dapat mengucapkan selamat berbahagia kepadanya? Dan siapakah orang-orang yang bernasib malang, karena tidak diterima puasanya oleh Allah, supaya aku dapat menghibur hatinya??.

Hal serupa juga dilakukan oleh sahabat Ibnu Ma?sud dengan pernyataannya: ?Wahai saudaraku yang telah pasti diterima amaliyah puasanya, selamat dan berbahagialah dirimu. Dan wahai saudaraku yang yang ditolak amaliyah puasanya, aku turut berdoa semoga Allah akan menutup bencana yang akan menimpa dirimu?. Menurut para ulama atas dasar semacam itu pula maka menjadi dapat dimengerti jika tahniah (ucapan selamat) yang biasanya dilakukan oleh para sahabat saat bertemu dengan sesamanya saat berhari raya Idul Fitri, berupa saling menyampaikan doa: Taqabbala lahu minna waminka (minkum), yang artinya ?semoga Allah berkenan menerima (amaliyah Ramadhan) diriku dan dirimu?. Dan bukan ucapan: minal aidin wal faizin (yang artinya ?semoga kita menjadi orang yang kembali? tapi kerap disalahkaprahkan oleh sebagian kita menjadi ?mohon maaf lahir bathin?).

Begitu pula saat memasuki hari 1 Syawal (lebaran), cara-cara para sahabat Rasulullah bertakbir, takhmid dan tahlil --karena ruhani mereka ada dalam atmosfir sebagaimana digambarkan itu? lebih banyak dilakukan dengan penuh rasa penghayatan, tawadhu, serta jauh dari sikap arogan dan hingar-bingar. Dan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulllah ucapan takbir, takhmid dan tahlil tersebut lebih banyak mereka lakukan saat mereka menuju ke tanah lapang untuk sholat Idul Fitri. Begitulah contoh yang diperlihatkan oleh para sahabat yang mulia kepada kita dalam melepas kepergian bulan Ramadhan dan menyambut kedatangan hari kemenangan. Sungguh, seandainya saja cara-cara para sahabat Rasulullah tersebut kita jadikan pedoman, niscaya setiap kali kita menghadapi hari-hari terakhir bulan Ramadhan kita tidak perlu melihat kumpulan manusia yang berjejalan mentawafi pasar dan pusat-pusat perbelanjaan, atau menyaksikan lautan orang di terminal-terminal bis dan stasiun kereta, serta kemacetan pada
hampir seluruh ruasan jalan. Begitu pula saat tibanya malam 1 Syawal kita tidak perlu melihat lagi sebagian kaum muslimin melakukan aktivitas takbiran dengan cara-cara yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan orang lain dan mengesankan sebuah kearoganan. Seperti melakukan konvoi takbir keliling semalam suntuk dengan menggunakan alat pengeras suara sambil menabuhi bedug yang tiada henti.

Idul Fitri memang merupakan hari kemenangan yang patut disyukuri dan dan dirayakan, khususnya bagi mereka yang berhasil melakukannya ibadah Ramadhannya penuh dengan kesungguhan dan perhitungan (ihtisaaban) . Akan tetapi perayaannya harus senantiasa tetap berada dalam koridor ajaran Al-Quran dan sunnah Nabawiyyah dan bukan dengan melakukan hal aneh-aneh, sehingga dapat mencoreng wajah Islam yang damai, ramah serta dan menawarkan kesejukan bagi semesta alam (rahmatan lilalamin).
Kholid A.Harras
Gerakan Budaya Tolak Gelar Kodian
Oleh KHOLID A. HARRAS

KETIKA fenomena praktik obral jual beli gelar akademik
"kodian" melanda masyarakat dalam sepuluh tahun
terakhir ini, selain mengeluh dan menyatakan
keprihatinan, apa yang dilakukan oleh universitas atau
dunia perguruan tinggi (PT) kita untuk membendungnya?
Jujur saja jawabannya nyaris tak ada. Alih-alih banyak
di antara mereka yang justru ikut ambil bagian
"meramaikannya".

Memang modusnya tidak senaif dan senekat seperti yang
dilakukan oleh PT penjual gelar-gelar "aspal" yang
menurut surat-surat edaran dari Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 2014/D/T/2002 tanggal
23 September 2002 dan surat pengumuman Dirjen
Pendidikan Tinggi Departeman Pendidikan Nasional Nomor
444/D/T/2005 tertanggal 4 Februari 2005 jumlahnya
mencapai puluhan itu. Sejumlah PT itu antara lain
Harvard International University, World Association
University and Colleges, American World University,
Northern California Global University, Edtracon
International Institute, Institute of Business &
Management "Global, American Management University,
American Global University, American International
Institute of Management and Technology, Jakarta
Institute of Management Studies (JIMS), Distance
Learning Institute (DLI), AIMS School of Business Law,
Washington International Institute, American Institute
of Management Studies, International Distance Learning
Program (IDLP), San Pedro College of Business
Administration Kennedy Western University, University
of Barkeley, Barkeley International University,
American Genesco University, Chicago International
University, dll.

Kabarnya, masyarakat yang menginginkan gelar dari
lembaga-lembaga tersebut cukup menyerahkan daftar
riwayat hidup, fotokopi KTP, pas foto dan tulisan
beberapa lembar serta membayar uang administrasi
sejumlah beberapa puluh juta rupiah. Bila persyaratan
itu bisa dipenuhi, kendati mereka hanya lulus SMP
serta tak mampu berbahasa Inggris sekalipun, dalam
sekejap akan segera diwisuda dan menyandang gelar
kehormatan impiannya, dari mulai M.B.A., B.B.A.,
doktor bahkan profesor. Sebagai kasus, menurut
penyelidikan Mabes Polri terhadap Institut Management
Global Indonesia (IMGI), sejak 31 Oktober 1999 sampai
25 September 2000 PT Maya yang memiliki cabang di 53
kota di tanah air tersebut sedikitnya telah memberikan
ijazah aspal kepada 2.685 orang. Ke-2.685 orang itu
memiliki gelar profesor sebanyak 38 orang, Ph.D. (66
orang), M.Sc. (305), B.B.A. (641), M.B.A. (570),
M.M.A. (10), D.B.A. (7), M.B.C. (2), B.A. (1) dan B.Sc
.(5). Sebagian di antaranya merupakan pejabat negara,
dan bahkan aparat perwira polisi juga ada (Antara
29/8/2005).

Berbeda dengan mereka, yang dilakukan oleh sejumlah
PTN dan PTS dalam meramaikan dan menangkap fenomena
masyarakat yang tengah "mabok" gelar ini masih
mengesankan tetap dalam koridor jalur akademik, yakni
dengan membuka program pascasarjana "kelas jauh".
Begitu pula program yang ditawarkannya umumnya sebatas
strata dua (kebanyakan disiplin ilmu magister
manajemen). Namun para pengamat dunia pendidikan
tinggi pastilah paham praktik yang sesungguhnya
terjadi pada kasus kelas-kelas jauh semacam itu.

Selain persyaratannya amat longgar, seperti boleh
diikuti oleh siapa saja yang ijazah S-1nya disiplin
ilmu apapun dan tidak terlalu mensyaratkan kepemilikan
TOEFL kepada pesertanya, juga pada umumnya
penyelenggaraannya tidak didukung oleh perangkat
sistem proses belajar-mengajar jarak jauh sebagaimana
lazimnya. Misalnya mereka tidak menggunakan modul
seperti yang dilakukan oleh UT (Universitas Terbuka).
Begitu pula dengan waktu tempuhnya tidak lebih dari
short course (kursus singkat) sehingga kurang
mencerminkan proses individual learning para
pesertanya. Waktu tempuh pada proses pendidikan
program S-2 yang benar dan wajar yang lazimnya
berkisar antara 2 hingga 2,5 tahun bisa mereka singkat
hanya setengahnya saja. Akibat praktik pascasarjana
model "kelas jauh" semacam itu, banyak masyarakat yang
meragukan kualitas keilmuan para lulusannya.

Bagaimana dengan upaya dari pihak pemerintah - dalam
hal ini Dirjen Diknas - terhadap praktik jual beli
gelar yang jelas-jelas merupakan proses pembodohan
masyarakat tersebut? Dengan alasan belum ada perangkat
hukum yang mengaturnya, mereka juga tidak berdaya.
Setakat ini yang dapat mereka lakukan hanya sebatas
mengimbau atau menegur, karena kewenangan institusinya
hanya sebatas memberikan teguran, sedangkan kewenangan
hukum menutup lembaga-lembaga "maya" tersebut
sepenuhnya berada di tangan kepolisian. Sementara ini
pihak Polri juga tidak bisa seenaknya menindaknya
secara hukum, baik terhadap lembaga yang
memperdagangkan maupun para pengguna aneka gelar
"aspal" tersebut, sejauh belum ada pengaduan dari
masyarakat yang merasa menjadi korbannya. Selain itu
kabarnya kepolisian sendiri menghadapi beban
psikologis, karena sejumlah nama perwira tinggi Polri
dan TNI serta sejumlah pejabat negara kita juga
menjadi konsumen dari PT "maya" tersebut.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU
Sisdiknas) memang telah ada sejumlah pasal yang
harapannya akan dapat menertibkan masalah yang sangat
melecehkan martabat dunia pendidikan kita ini.
Sebagaimana termaktub pada Bab XX pasal 67 ayat (1)
dan (4) disebutkan bahwa terhadap para penyelenggara
pendidikan gelar-gelar aspal tersebut diancam akan
dikenakan sangsi pidana penjara selama sepuluh tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan
terhadap para penggunanya, sebagaimana termaktub pada
pasal 68 ayat (2), (3) dan (4) serta pasal 69 ayat (1)
dan (2), akan dikenakan sanksi pidana penjara paling
lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sejauh mana
efektivitas pemberlakuan kedua bentuk sanksi tersebut,
sejarah masih harus membuktikannya.

Memang di era globalisasi dan demokratisasi namun gaya
hidup masyarakatnya masih menggemari feodalisasi,
upaya penertiban hukum saja terhadap lembaga-lembaga
penjual gelar tersebut menjadi tidak cukup serta tidak
akan efektif. Sebab dalam hal ini agaknya berlaku
hukum ekonomi permintaan-penawaran; sepanjang
masyarakat membutuhkan gelar-gelar tersebut maka
lembaga-lembaga penyedianya akan tetap ada. Begitu
pula selagi masyarakat kita masih menganggap gelar
sebagai sebuah prestise - meskipun dilarang hukum -
tetap saja akan banyak orang yang akan mencarinya.
Oleh karena itu untuk memberantasnya selain harus
dibuat aturan-aturan hukum dan perundang-undangan yang
jelas dan tegas juga perlu dilawan lewat gerakan atau
aksi kultural.

Aksi kultural ini bisa dilakukan oleh segenap komponen
masyarakat; misalnya oleh organisasi-organisasi
profesi, keilmuan, kecendekiawanan, LSM, lembaga pers,
dan juga dunia perguruan tinggi. Bentuknya bisa
bermacam-macam; dari mulai imbauan, aksi penolakan,
pembuatan aturan hingga melakukan gugatan (class
action).

Sejumlah organisasi profesi seperti PGRI atau IDI
misalnya, secara aktif perlu menertibkan para
anggotanya yang menggunakan gelar-gelar aspal semacam
itu. Hal yang sama juga selayaknya dilakukan oleh
organisasi keilmuan dan kecendekiawanan seperti, ISEI,
ISPI, HISKI, MLI, MSI serta oleh ICMI dan PIKI. Bahkan
dalam konteks organisasi-organisasi yang mengusung
bendera "disiplin keilmuan dan kepakaran" tersebut
mereka harus berani memecat para anggotanya yang
kedapatan memakai gelar-gelar kodian tersebut. Karena
tindakannya itu jelas-jelas telah melanggar dan
melecehkan etika dan fatsoen keilmuan dan kepakaran.

Sementara lembaga-lembaga pers dengan kekuasaan yang
dimilikinya juga dapat berperan meminimalisasi bisnis
jual beli gelar ini. Misalnya, kendati dari pemasukan
iklan cukup menguntungkan, sebaiknya pers menolak
menjadi corong pariwara oleh lembaga-lembaga maya
tersebut. Termasuk dalam hal ini menjadi tempat
mangkalnya iklan-iklan ucapan selamat kepada para
pejabat yang mendapatkan gelar-gelar kodian. Selain
itu mereka juga sebaiknya mengambil kebijakan tidak
menuliskan gelar dari tokoh dan figur-figur publik
dalam pemberitaannya. Sedangkan gerakan kultural yang
dapat dilakukan oleh pihak LSM, seperti YLKI dan YLBHI
misalnya, mereka dapat mengakomodasi dan mewakili
masyarakat yang merasa dirugikan dan berniat melakukan
gugatan, baik terhadap lembaga maupun orang-orang yang
menggunakan aneka gelar kodian tersebut.

Gerakan kultural yang dilakukan oleh berbagai elemen
di atas mungkin akan menjadi tidak efektif andaikan
dunia perguruan tinggi kita lantas sekadar menjadi
penonton. Oleh karena itu PTS dan PTN kita, khususnya
yang dianggap berada di garda depan, harus juga secara
aktif melakukan gerakan kultural untuk membendungnya.
Salah satu caranya antara lain dengan merekomendasi
serta ikut memberikan gelar-gelar akademik kehormatan
kepada sejumlah anak bangsa yang memang layak
mendapatkannya.

Harus kita akui dalam tradisi perguruan tinggi kita
pemberian gelar-gelar akademik kehormatan semacam Dr.
H.C (honoris causa), baik terhadap anak bangsanya yang
memiliki karya monumental dan bermanfaat bagi
peradaban masih merupakan hal yang langka. Dalam
bidang sastra misalnya, setelah almarhum kritikus HB
Yasin yang mendapatkannya dari UI berpuluh tahun yang
lalu baru sastrawan Taufiq Ismail yang mendapatkannya
dari UNY (Universitas Negeri Yogyakarta). Begitu pula
dalam bidang jurnalistik, selama negeri ini berdiri,
baru pimpinan Kompas Jakob Oetama yang mendapatkan
gelar kehormatan tersebut dari UGM beberapa tahun yang
lalu.

Akibat sikap "bakhil" perguruan tinggi kita ini tidak
heran jika kondisinya menjadi ironi; sejumlah
putra-putra terbaik bangsa kita justru mendapatkan
aneka gelar kehormatan dari sejumlah perguruan tinggi
bergengsi luar negeri. Almarhum Buya Hamka, pelukis
Affandi serta budayawan Soedjatmoko misalnya ketiga
tokoh kaliber internasional tersebut masing-masing
mendapatkan gelar doktor kehormatan honoris causa-nya
dari universitas-universitas terkemuka mancanegara. Ke
depan "tragedi" semacam ini tentunya tidak boleh lagi
terjadi.

Dengan banyaknya perguruan tinggi kita yang memberikan
gelar-gelar kehormatan kepada anak-anak bangsa yang
memang pantas menerimanya ini diharapkan akan dapat
mengeliminasi fenomena maraknya praktik jual-beli
gelar yang tidak bertanggung jawab seperti sekarang
ini. Selain itu gerakan kultural semacam ini juga
merupakan tanggung jawab moral sekaligus sebuah
"pendidikan" kepada masyarakat ihwal bagaimana
seharusnya kita mengapresiasi dan menghargai prestasi
anak bangsa sendiri. Bukankah bangsa yang besar adalah
bangsa yang pandai dan tidak melupakan prestasi
terbaik yang berhasil dicapai oleh anak-anak
bangsanya?***

Penulis, staf pengajar Universitas Pendidikan
Indonesia, Bandung.
Republika, Date: Sat, 26 Oct 2002 15:25:24 +0700

Utang Khalifah Umar
Oleh : Kholid A Harras

Sepulang sekolah, putra Khalifah Umar bin Khattab menangis tersedu-sedu. Dia bercerita bahwa teman-temannya selalu mengolok-olok karena bajunya paling kumal di sekolah.

Sebagai seorang ayah, Umar memahami kesedihan anaknya itu. Tetapi, dia tak berdaya karena gajinya sebagai amirul mukminin hanya bisa mencukupi kebutuhan paling primer. Setelah berpikir lama, Umar menulis surat ke bendaharawan negara. Dia mengajukan pinjaman utang empat dirham dengan potongan gaji sebagai jaminan.

Tak lama suratnya dibalas. Isinya kira-kira seperti ini: ''Saya dapat meluluskan pinjaman Anda sebesar empat dirham, dengan memotong gaji Anda bulan depan sebagai jaminannya. Namun, sebelumnya tolong Anda jawab terlebih dahulu pertanyaan berikut dengan jujur: ''apakah Anda dapat memastikan akan hidup sampai bulan depan?''

Setelah membaca surat itu, Umar menggigil, matanya berkunang-kunang. Ia tersungkur bersujud seraya mengucap istighfar, memohon ampunan Allah. Umar lalu menulis surat kembali kepada bendaharawan negara. Dia berterima kasih telah diingatkan serta membatalkan niatnya berutang.

Sesudah itu, dia memanggil putranya dan berkata, ''Wahai anakku, ayahmu tidak dapat memperhitungkan umurnya walaupun hanya sejam ke depan. Ayahmu juga tidak ingin mewariskan utang kepadamu. Sudah terlalu banyak hal yang harus ayahmu pertanggungjawabkan ke hadapan Allah di akhirat nanti. Karena itu, ayah membatalkan niat meminjam uang untuk membeli baju barumu. Jadi, besok berangkatlah kamu ke sekolah dengan menggunakan bajumu yang biasa.''

Salah satu pendidikan yang dapat dipetik dari kisah Umar ini, antara lain, hendaknya kita berhati-hati dan takut untuk berutang. Terlebih jika hal itu hanya sekadar untuk memenuhi prestise dan bukan dalam rangka menunjang kegiatan muamalat yang produktif. Rasulullah saw mengingatkan, ''Jauhilah utang karena utang itu hanya membuat kamu gundah di malam hari
dan terhina di siang hari.'' (HR Bukhari-Muslim).

Menurut para pakar ekonomi, salah satu faktor penyebab sulitnya perekonomian bangsa ini kembali bangkit dari keterpurukannya adalah karena kebijakan pembangunan ekonomi kita, baik pada masa lalu maupun masa sekarang, lebih banyak bersandar pada utang. Akibatnya, sekarang kita terhina di siang hari, dan gundah gulana di malam hari. Belum lunas utang lama, kita sudah beriba-iba untuk mendapatkan utang baru, begitu seterusnya. Konyolnya, utang itu lebih banyak diarahkan untuk membiayai proyek-proyek prestisius ketimbang proyek-proyek produktif untuk hajat hidup masyarakat banyak. Wajar jika kini makin sempurnalah penderitaan bangsa kita..
Isola Pos Online, 08 Jun 2005, 14:24

Minat Baca Kita Rendah?

“Mungkin di antara kita hanya sedikit yang mengetahui bahwa tanggal 17 Mei, merupakan hari baca nasional,” ungkap Kholid A. Harras, dosen mata kuliah membaca Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia UPI, tentang hari membaca yang diperingati pada 17 Mei yang telah lalu. Padahal, konon, membaca merupakan ciri berbudayanya suatu bangsa, karena dengan membaca kita akan lebih mengetahui segala. Tapi konon pula, seperti yang diamini Kholid, minat baca bangsa kita sangat rendah. Tak terkecuali mahasiswa.

“Penyebabnya sangat kompleks,” ujarnya. Lalu Kholid menuturkan satu-satunya. “Pertama, jumlah penerbitan yang beroperasi di Indonesia masih rendah, jika dibandingkan dengan negara lain.” Di samping itu, tuturnya, menurut penelitian, bangsa ini terbagi kedalam tiga kategori besar, yaitu iliterat (kategori yang buta hurup), aliterat (kategori melek hurup, tetapi malas untuk membaca), literat (kategori yang membudayakan membaca). “Nah, mahasiwa kita termasuk kategori aliterat, karena bangsa kita lebih sering menjadi pendengar (budaya oral),” tambahnya.

Selanjutnya Kholid menunjuk pola belajar sekolah formal yang masih berpusat pada guru. “Sewaktu di sekolah lanjutan tingkat atas (SMA) atau tingkat pertama (SMP), siswa dicekoki dengan ucapan–ucapan guru tanpa ada inisiatif untuk mengkaji dan mencari dari berbagai buku.” Budaya tersebut berlanjut hingga jenjang perguruan tinggi. “Buku tidak dijadikan basis dasar sebagai pembelajaran,” imbuhnya.


Dwi Fitria Ambarina, Mahasiswa Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI menunjuk sedikitnya pengunjung perpustakaan sebagai indikasi rendahnya minat baca. Dwi mencontohkan, ketika presentasi, kebanyakan mahasiswa tiadak menguasai bahan dan sumber dalam makalah yang mereka buat relatif sedikit.

Orin, mahasiswa UPI lain menyatakan alasannya malas membaca. “Bukunya tebal-tebal, kepalanya saya jadi pusing.” Dengan jujur Orin mengaku dirinya lebih tertarik membeli baju dan kosmetik daripada membeli buku.

“Melihat fenomena di atas, tugas kitalah untuk mengampanyekan minat baca terhadap seluruh lapisan masyarakat, “ucap Kholid. Salah satu caranya, menurut Kholid, adalah dengan mencontoh keijakan yang dilakukan oleh Bupati Indramayu . Langkah-langkah yang dilakukannya yaitu menyediakan pos baca di setiap kecamatan hingga ke desa-desa, mengoperasikan perpustakaan keliling, dan terakhir, menyediakan koran-koran disudut kota.

Selain penentu kebijakan, Kholid tak lupa menyinggung peran keluarga. “Selayaknya orang tua menyediakan buku bacaan yang sesuai dengan minat dan kesukaan anak,” katanya. Atmosfir membaca yang kondusif juga tak kalah penting. Untuk kalangan mahasiwa, cara yang sederhana adalah mengajak teman mencari buku, dan meminjamkan buku kepada teman-teman. Pertanyaannya, maukah kita memulainya dari sekarang? [Nazla]
KOMPAS JABAR, Kamis, 23 Maret 2006

Mengatasi Krisis Air Bersih di Wilayah Bandung

Ironis, tidak masuk akal jika diberitakan masyarakat di wilayah Bandung (Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Cimahi) mengalami krisis air bersih. Alam yang mengitari wilayah ini tingkat curah hujannya tinggi, sekitar 2.000 mm/tahun. Selain itu, wilayah ini berupa cekungan yang memiliki banyak sungai.

Namun, fakta menunjukkan hampir sepanjang tahun masyarakat didera krisis air bersih. Seperti masyarakat perkotaan lainnya, andalan utama sebagian besar masyarakat Kota Bandung untuk mendapatkan air bersih sehari-hari berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sejak zaman kolonial Belanda hingga pertengahan tahun 1970-an, PDAM Kota Bandung mampu memenuhi seluruh kebutuhan air bersih warga kotanya. Bahkan, pasokan air bersih dari PDAM dapat dinikmati hampir semua warga kota terus-menerus selama 24 jam.

Namun, masa-masa indah itu tinggal kenangan. Seiring semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk serta pesatnya perluasan kota, PDAM Kota Bandung kini hanya mampu melayani 53 persen saja dari kebutuhan air bersih penduduknya. Itu pun dengan kualitas pelayanan yang jauh dari memadai.

Penyebab ketidakmampuan PDAM Kota Bandung memenuhi kebutuhan air bersih warganya adalah penurunan debit air baku ke bak-bak penampungan dan pengolahan air PDAM yang hanya sekitar 2.200 liter/detik saja. Dari sejumlah sumur bor artesis 5-30 liter/detik. Rendahnya kontribusi dari sumur-sumur bor artesis yang dimiliki PDAM karena jumlahnya yang terus menerus menurun.

Upaya penyelamatan

Untuk mengatasi masalah air bersih itu, para pengambil kebijakan di wilayah Bandung harus membuat tata aturan dan perangkat hukumnya (rule of law), kemudian menegakkan aturan main yang sudah ada yang berkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan persoalan sumber daya air.

Misalnya, perda yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Bandung menyebutkan maksimal 60 persen dari lahan yang ada boleh didirikan bangunan, sedangkan sisanya 40 persen harus dibiarkan menjadi ruang terbuka supaya masih ada lahan untuk penghijauan dan tempat air meresap ke dalam tanah. Aturan ini harus diterapkan konsisten.

Begitu pula masing-masing pemkot yang ada di wilayah Bandung juga harus melakukan tindakan hukum yang tegas kepada yang melanggar perda mengenai peruntukan ruang terbuka hijau (RTH), yang terdapat di wilayahnya masing-masing.

Hal yang sama juga dikenakan kepada pelanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/1993, yang mengatur sempadan sungai di perkotaan selebar 15- 20 meter, serta kepada pelaku industri yang melanggar perda yang mengatur proses pembuangan limbah industri. Masyarakat yang seenaknya membuang limah ke sungai pun harus ditindak tegas.

Sekarang ini pemanfaatan maupun pengamanan sumber daya air di berbagai daerah kerap kali masih dilihat secara administratif. Belum tercipta sebuah kebijakan yang koordinatif, dan lintas sektoral. Bahkan dengan berlakunya otonomi daerah, daerah seolah berlomba- lomba mengelola sumber daya air semata-mata sebagai potensi mengeruk pendapatan asli daerah (PAD).

Kerja sama antarinstansi atau antarsektor dalam menangani persoalan sumber daya air masih dilakukansendiri-sendiri. Misalnya, air sungai ditangani Departemen Kimpraswil atau Pekerjaan Umum, air tanah ditangani Biro Tata Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), air minum oleh PDAM, sedangkan daerah aliran sungai dikelola Departemen Kehutanan. Antar- sesama mereka seolah tidak mau tahu, dan memunculkan egonya masing-masing.

Upaya-upaya lain yang perlu dilakukan dalam menyelamatkan krisis air bersih di Kota Bandung adalah segera merealisasikan gerakan hemat air (GHA), yang selama ini lebih banyak diperlakukan sekadar slogan. GHA telah dicanangkan sejak Oktober 1994, namun hingga kini hanya sekadar wacana. Untuk merealisasikannya dibutuhkan keteladanan, termasuk dari jajaran pejabat maupun para stakeholder Kota Bandung. Selain itu, yang juga perlu dilakukan dalam merealisasikan GHA adalah melibatkan secara pro-aktif dunia pendidikan, dari tingkat terendah hingga tertinggi, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini sangat penting.

Berdasarkan pencatatan penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Bandung yang saat ini berusia 5-24 tahun tercatat 746.073 jiwa, atau sekitar 39,1 persen dari total penduduk ibu kota Provinsi Jawa Barat ini. Hampir setengah dari penduduk Kota Bandung saat ini berstatus pelajar atau mahasiswa.

Jika pembudayaan GHA diterapkan secara sungguh-sungguh di semua lapisan jenjang pendidikan, budaya perilaku GHA diharapkan juga akan menjadi tradisi dari para peserta didik saat mereka dewasa.

KHOLID A HARRAS Staf Pengajar FPBS Universitas Pendidikan Indonesia

Pengikut

Arsip Blog

Mengenai Saya

Foto saya
Bandung, Jawa Barat, Indonesia